ANALISIS ANGGARAN PEMERINTAH (APBN DAN APBN-P) DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI MULTI PARTAI DAN KOALISI

Badikenita Putri Sitepu, Badikenita Sitepu

Abstract


Abstrak

Perubahan sistem demokrasi di Indonesia berdampak terhadap perubahan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya perubahan hubungan antara eksekutif dan legislatif yang berimplikasi pada terbentuknya  koalisi partai. Koalisi disadari sebagai salah satu cara untuk memperkecil beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam sistem presidensial, terutama ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai. Bagaimanapun intervensi legislatif dalam kegiatan ekonomi akan turut mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil pemerintah. Perubahan sistem politik juga diikuti dengan reformasi di bidang keuangan negara (atau anggaran) dalam proses perubahan menuju kemakmuran penduduk yang lebih baik.

Reformasi anggaran yang sudah dilakukan (yaitu anggaran berbasis kinerja) tidaklah semudah yang dibayangkan, terutama terkait dengan tarik ulur antara eksekutif dan legislatif di saat pembahasan, dan pengesahan anggaran (APBN dan APBN-P).  Dalam sistem multipartai, koalisi menjadi hal yang sangat penting dalam memperlancar jalannya pemerintahan. Koalisi memiliki peranan besar dalam proses pembahasan dan persetujuan APBN dan APBN-P. Jika dalam suatu pemerintahan tidak didukung koalisi yang kuat maka pemerintah dalam hal ini eksekutif akan mengalami kendala dalam meminta persetujuan DPR, sebaliknya, jika pemerintahan didukung oleh koalisi yang kuat, maka persepsi dan tujuan antara DPR (legislatif) dan pemerintah (eksekutif) akan berjalan lancar.

 Dengan menggunakan  data time series tahun 1982-2011, penelitian ini menemukan bahwa koalisi yang terbentuk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat  persetujuan anggaran pendapatan pada APBN dan APBN-P, serta tingkat persetujuan anggaran belanja pada APBN-P. Koalisi tidak mempunyai pengaruh yang signifkan terhadap tingkat persetujuan anggaran belanja pada APBN-P.  Jumlah partai politik hanya berpengaruh pada tingkat persetujuan anggaran pendapatan pada APBN. Tingkat persetujuan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat persetujuan anggaran pada APBN dan APBN-P. Tingkat persetujuan anggaran pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat persetujuan anggaran belanja baik pada APBN maupun APBN-P. Tingkat kemiskinan tahun sebelumnya tidak mempunyai pengaruh signifikan pada persetujuan anggaran belanja pada APBN maupun APBN-P.

Kata kunci    : APBN, APBN-P, Sistem Multipartai, Koalisi, Partai Politik, Tingkat Persetujuan Pajak, Ordinary Least Square (OLS) 




DOI: http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v17i1.605

View My Stats
Creative Commons License
JEPI by http://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.